Category Archives: rokok dan kemiskinan

Wuih..Keluarga Miskin Bogor Belanja Rokok Rp 20 Miliar per Tahun

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Pengeluaran uang belanja keluarga miskin (gakin) Kota Bogor, untuk membeli rokok mencapai Rp 20 miliar per tahun. Data itu diperoleh dari Pemerintah Kota Bogor, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006.

Tahun 2006 jumlah penduduk kota Bogor 879.138 jiwa dengan jumlah gakin 41.398 kepala keluarga (KK). Sekitar 60 persen dari gakin tersebut yaitu 24.800 KK yang menghabiskan belanja untuk rokok.

Berdasarkan Susenas tahun 2006 pengeluaran belanja rokok gakin perbulannya adalah Rp 69 ribu – Rp 90 ribu. Artinya, dalam setahun, belanja rokok gakin Kota Bogor mencapai Rp 20.533.400.000

“Angka ini memang sangat mencengangkan, tidak berbeda jauh dengan angka tahun 2009. Tapi kita belum dapat mencontoh DKI Jakarta. Sementara jamkesmas bagi gakin masih ditanggung oleh Pemkot, ” kata Walikota Bogor, Diani Budiarto, Jumat (21/5).

Diani berharap Perda no 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa mencegah timbulnya perokok baru.

Berdasarkan hasil Suseda tahun 2002, Kota Bogor memiliki konsumsi rokok relatif tinggi di Jawa Barat. 22,51 persen perokok berusi di atas 10 tahun. Dari persentase tersebut, 68,5 persennya menghisap rokok tujuh hingga dua belas batang per harinya.

Sekitar 7,22 persen perokok mulai merokok di atas usia 10 tahun. Angka ini tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat.

Temuan survei pola belanja rumah tangga per bulan untuk kelompok 20 persen termiskin ternyata didapatkan hal-hal yang memprihatinkan, yaitu belanja rokok atau alkohol melebihi belanja pendidikan & kesehatan. Persentase belanja rokok dan alkohol gakin Kota Bogor adalah 6,9 persen.

Sedangkan, belanja untuk pendidikan 6,4 persen dan kesehatan hanya dua persen. Data itu membuktikan, masih banyak gakin yang belum sadar akan bahaya rokok, karena lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli rokok.

Angka ini juga yang ingin diminimalisir oleh Pemkot Bogor. “Perda no 12 tahun 2009 juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan berkurang uang belanja untuk rokok, rakyat bisa lebih sejahtera,” kata Diani.

Rokok Bukan Penyumbang Devisa Tapi Penyumbang Kerugian Negara

img
Ilustrasi (Foto: mirror.co.uk)

Jakarta, Selama ini rokok dibilang sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara padahal nyatanya rokok justru menyumbang kerugian terbesar negara. Kerugian yang ditimbulkan rokok bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga masalah moral dan finansial.

Menurut data Depkes tahun 2004, total biaya konsumsi atau pengeluaran untuk tembakau adalah Rp 127,4 triliun. Biaya itu sudah termasuk biaya kesehatan, pengobatan dan kematian akibat tembakau. Sementara itu penerimaan negara dari cukai tembakau adalah Rp 16,5 triliun.

“Artinya biaya pengeluaran untuk menangani masalah kesehatan akibat rokok lebih besar 7,5 kali lipat daripada penerimaan cukai rokok itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ini sudah dibodohi, sudah tahu rugi tapi tetap dipertahankan dan dikerjakan. Inilah cara berpikir orang-orang tertentu yang bodoh,” tutur kata Prof Farid A Moeloek, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dalam acara Peningkatan Cukai Rokok: Antara Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Prof Farid mengatakan, rokok adalah pintu gerbang menuju kemaksiatan, penurunan moral dan lost generation. “Tidak ada orang yang minum alkohol, terkena HIV, atau memakai narkoba tanpa merokok terlebih dahulu,” kata Prof Farid yang juga mantan menteri kesehatan ini.

“Menurut agama saja menghisap rokok adalah kegiatan yang mubazir atau makruh. Memang dilema, di satu sisi negara butuh uang tapi di sisi lain banyak yang dirugikan akibat rokok,” tambahnya.

Dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa nikotin adalah zat aditif, sama halnya dengan alkohol dan minuman keras. “Jadi rokok harusnya juga diperlakukan sama dengan narkoba. Artinya kalau narkotik tidak diiklankan, merokok juga harusnya tidak boleh. Masalah rokok juga harus ditangani secara spesial,” ujarnya.

Kenaikan cukai tembakau rokok sebesar 15 persen menurut Prof Farid dianggap tidak akan berpengaruh.
Pertama, karena rokok mengandung nikotin yang bersifat candu, jadi bagaimanapun juga orang akan terus mencari dan mencari rokok untuk memenuhi kebutuhannya.
Kedua, grafik elastisitas rokok bersifat inelastis, jadi kenaikan harga rokok tidak akan terlalu mengurangi konsumsi rokok.
Ketiga, pertambahan penduduk terus terjadi dan hal ini memungkinkan semakin banyak orang yang merokok.

Untuk itu solusinya adalah, perlu regulasi atau Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur ketat penggunaan rokok. Sebenarnya sudah banyak UU yang mengatur tentang rokok, misalnya UU Kesehatan No 36/2009, UU Penyiaran No 33/1999, UU Perlindungan Anak No 23/2002, UU Psikotropika No 5/1997 dan UU Cukai No 39/2007.

“Di situ ada aturannya nikotin harus dibagaimanakan. Tapi karena UU itu berjalan sendiri-sendiri maka tujuannya jadi tidak tercapai. Yang dibutuhkan hanya harmonisasi UU,” katanya.

Peningkatan cukai rokok juga menurut Prof Farid harus didistribusikan pada kegiatan-kegiatan untuk menangani sektor kesehatan. “Perokoklah yang membayar cukai tembakau sehingga sudah semestinya dana cukai dikembalikan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sumber: health.detik.com

Rokok, Pedang Bermata Dua: Kesehatan vs Uang

(inilah.com/Bayu Suta)

Rokok bagai pedang bermata dua. Dia dibutuhkan karena cukainya memberi pemasukan sangat besar bagi negara. Di sisi lain, kerugiannya dari aspek kesehatan, lebih besar dibanding pajak yang dihasilkan.

Dari sekitar 1,2 miliar perokok aktif di dunia, 800 juta di antaranya berada di negara sedang berkembang yang total penduduknya saat ini berkisar 1,3 miliar jiwa. Benua Asia, termasuk Indonesia, adalah pasar yang potensial bagi perkembangan industri rokok.

Dari rentang usia manapun, sebagian besar perokok di Indonesia termasuk kelompok miskin, yaitu 70% dari total penduduk atau sekitar 141 juta jiwa. Ini berarti 11% belanja orang miskin untuk beli rokok.

Bahkan, dua pertiga penerima bantuan langsung tunai (BLT) membeli sebatang rokok tiap hari. Jika dikalkulasi, angka belanja rokok masyarakat Indonesia tahun 1990 saja mencapai Rp100 triliun.

Sedangkan kerugian masyarakat akibat merokok yang tercatat tahun 1990 adalah sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian pemerintah atas pemakaian fasilitas pengobatan dan pelayanan kesehatan oleh perokok aktif yang menderita sakit akibat komplikasi merokok. Sangat kontras jika dibanding pendapatan pemerintah dari cukai rokok di tahun yang sama sebesar Rp2,6 triliun rupiah.

Kerugian yang diakibatkan rokok selalu lebih besar dibandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh, meskipun tingkat pendapatan dari cukai rokok terus ditingkatkan. Dari sisi pendapatan negara, cukai rokok memang mendominasi dengan angka 98%. Departemen Keuangan mencatat, kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan dalam negeri mencapai 4-5 %.

Tahun 2005, angkanya mencapai Rp32 triliun. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp37,062 triliun atau 5,81% dari total penerimaan dalam negeri yang Rp637,9 triliun. Sedangkan tahun 2007 sumbangan cukai rokok mencapai 5,94% atau Rp43 triliun dan dalam APBN 2008 ditargetkan pemasukan dari cukai rokok sebesar Rp44 triliun atau 5,63% dari total target penerimaan dalam negeri yang Rp 781,354 triliun.

Namun, di bidang kesehatan sendiri, tahun 1950 jumlah kematian akibat kebiasaan merokok di seluruh dunia mencapai 300.000 per tahunnya. Satu setengah dekade berikutnya, angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat atau berkisar 1 juta. Meningkat lagi menjadi 1,5 juta di tahun 1975 dan 3 juta kematian pada tahun 1990-an.

Dari 3 juta kematian ini, 2 juta terjadi di negara-negara maju dan sisanya di negara-negara berkembang. Pola progresivitas tersebut menyiratkan akan terjadi kematian akibat merokok yang lebih besar lagi yaitu sekitar 4,1 juta jiwa tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah selalu mengatakan belum mampu memenuhi anggaran kesehatan yang diwajibkan UU sebesar 15% dari APBN. Tahun 2006 anggaran kesehatan berjumlah Rp13,6 triliun rupiah, atau hanya 6,7% dari APBN. Anggaran untuk kesehatan orang miskin juga tidak kalah pelitnya, sama miskinnya bahkan dengan yang ditanggung. Pada tahun 2008 jumlah anggaran untuk orang miskin berjumlah kurang lebih Rp2,8 triliun, turun dibanding tahun 2007 yang Rp3 triliun lebih.

Padahal, melihat cukai rokok, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari pendapatan cukai rokok untuk asuransi kesehatan. Dana untuk menanggung asuransi kesehatan 220 juta penduduk Indonesia adalah Rp14 triliun. Kekurangannya bisa mengambil dana dari pajak rokok.

Kompleksitas masalah merokok dewasa ini, diperparah minimnya keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi masalah rokok. Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah rokok masih sangat sedikit dan tidak menunjukkan komitmen perbaikan kehidupan rakyat. Meski Peraturan Pemerintah No 81/1999 yang telah diperbaharui dengan PP No 38/2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, sudah diberlakukan, tetapi law enforcement-nya belum ada.

Terkait usulan RUU Pengendalian Dampak Tembakau, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah bisa digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365 jo 1366 KUH Perdata.

“Sejak diusulkan dua tahun lalu, ada 256 anggota DPR atau 41,7% dari total anggota yang menandatangani usulan pembuatan UU Pengendalian Dampak Tembakau. Jadi, sangat disesalkan jika DPR belum menjadikannya sebagai UU,” kata Tulus Abadi.

Kerangka kerja konvensi tentang pengendalian tembakau (framework convention of tobacco control, FCTC) telah diratifikasi negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia.

Hanya 5,2% penduduk dunia yang tidak terlindungi FCTC, dan Indonesia menyumbang 70 % dari total populasi yang tidak terlindungi itu,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Jantung Indonesia, Masino, mengatakan pemerintah harus membuat undang-undang untuk menertibkan iklan rokok. Pasalnya, iklan rokok di Indonesia dapat ditemui di sembarang tempat dan tidak tertata.

“Meski sudah diatur, masih sering terlihat tayangan iklan rokok pada jam dan tempat yang tidak semestinya,” paparnya. [INILAH.com]

Rokok Membunuh Lima Juta Orang Tiap Tahun

Anak-anak yang tinggal serumah dengan perokok juga ikut terancam kesehatannya.
Unjuk rasa tolak rokok (ANTARA/Rosa Panggabean)

Tembakau atau rokok membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada usia 35 – 69 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menjunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus, pada 2020 diperkirakan terjadi sepuluh juta kematian dengan 70 persen terjadi di negara sedang berkembang.

Menteri Kesehatan Endang R. Sedyaningsih mengatakan tingginya populasi dan konsumsi rokok menempatkan Indonesia menduduki urutan ke-5 konsumsi tembakau tertinggi di dunia setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang dengan perkiraan konsumsi 220 milyar batang pada 2005.

Padahal rokok atau tembakau dapat mengakibatkan berbagai penyakit tidak menular seperti jantung dan gangguan pembuluh darah, stroke, kanker paru, dan kanker mulut. Di samping itu, rokok juga mengakibatkan penurunan kesuburan, peningkatan insidens hamil diluar kandungan, pertumbuhan janin (fisik dan IQ) yang melambat, kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal.

Rokok mengandung lebih dari empat ribu bahan kimia, termasuk 43 bahan penyebab kanker yang telah diketahui, sehingga lingkungan yang terpapar dengan asap tembakau juga dapat mengakibatkan bahaya kesehatan yang serius, kata Endang yang dikutip dari situs Departemen Kesehatan.

Di masa mendatang masalah kesehatan akibat rokok di Indonesia semakin berat karena 2 di antara 3 orang laki-laki adalah perokok aktif. Lebih bahaya lagi karena 85,4 persen perokok aktif merokok dalam rumah bersama anggota keluarga sehingga mengancam keselamatan kesehatan lingkungan. Selain itu, 50 persen orang Indonesia kurang aktivitas fisik dan 4,6 persen mengkonsumsi alkohol, kata Endang.

Lebih 43 juta anak Indonesia serumah dengan perokok dan terpapar asap tembakau. Padahal anak-anak yang terpapar asap tembakau dapat mengalami pertumbuhan paru yang lambat, lebih mudah terkena bronkitis dan infeksi saluran pernapasan dan telinga serta asma.

”Kesehatan yang buruk di usia dini menyebabkan kesehatan yang buruk di saat dewasa,” katanya.

Dengan mengutip data The Global Youth Survey Tahun 2006, Endang  menambahkan 6 dari 10 pelajar (64,2 persen) yang disurvei terpapar asap rokok selama mereka di rumah. Lebih dari sepertiga (37,3 persen) merokok, bahkan 3 di antara 10 pelajar atau 30,9 persen pertama kali merokok pada umur di bawah 10 tahun.

Menurut Menteri Kesehatan meningkatnya jumlah perokok di kalangan anak-anak dan kaum muda Indonesia karena dipengaruhi iklan rokok, promosi dan sponsor rokok yang sangat gencar.

Konsumsi rokok menimbulkan kerugian langsung bagi perokok dan keluarganya, terlebih bagi keluarga miskin. Rata-rata pengeluaran keluarga miskin untuk konsumsi rokok cukup besar. Alih-alih untuk perbaikan gizi keluarga dan pendidikan anak, justru pendapatan yang terbatas dibelanjakan untuk rokok, ujar Endang.

Padahal dengan mengurangi konsumsi rokok di kalangan keluarga miskin, maka subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan yang menderita penyakit-penyakit akibat rokok dapat dikurangi, kata Endang.

Selanjutnya Endang mengajak dan menghimbau seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melindungi generasi muda dari bahaya asap rokok.

”Marilah menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok, sehingga generasi muda kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh, berkualitas dan siap membangun negara  Indonesia,” katanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara jelas menyatakan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif (yang meliputi tembakau dan produk yang mengandung tembakau) harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Dalam UU itu juga mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok guna melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok (VIVAnews).

Orang Miskin Dilarang Merokok!

MEROKOK tak mengenal kasta. Perokok dapat berasal dari kalangan eksekutif sampai pengangguran. Sering kita lihat

juga seorang pemulung, tukang becak, atau para pekerja kasar lainnya yang santai mengisap rokok.

Rokok yang dihabiskan sehari-hari ternyata bukan dalam jumlah yang sedikit. Bahkan, tak sedikit yang rela mengorbankan penghasilannya demi kenikmatan sesaat mengisap asap tersebut.

“Tiap hari saya menghabiskan tiga bungkus rokok. Penghasilan saya seharinya itu sekitar Rp 50.000. Setengah penghasilan itu buat rokok,” kata Subardi, seorang supir Kopaja berbagi pengalamannya.

Ia mengaku, penghasilannya saat ini sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, untuk melepaskan diri dari rokok berat karena sudah dilakukannya sejak 30 tahun lalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia, ditemukan fakta bahwa keluarga miskin memang menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk memenuhi kebutuhan akan tembakau dan sirih.

“Jika keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga kaya, akan terlihat pengeluaran rumah tangga perokok termiskin terhadap tembakau dan sirih lebih tinggi yaitu 9,3 persen dan keluarga kaya hanya mengeluarkan 6,8 persen,” papar Ayke Soraya Kiting, peneliti dari Lembaga Demografi FEUI dalam jumpa pers yang membahas beban konsumsi rokok bagi kelurga termiskin di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada keluarga miskin, rokok menempati urutan kedua konsumsi terbesar setelah padi-padian, sedangkan pada keluarga kaya pada urutan keenam. Ia mengatakan, setengah keluarga miskin di Indonesia mempunyai pengeluaran untuk merokok.

“Pada tahun 2005, empat dari sepuluh rumah tangga miskin mengonsumsi rokok. Lalu pada tahun 2006, angka tersebut meningkat menjadi 5 dari 10 rumah tangga miskin mengonsumsi rokok,” terang Ayke.

Konsumsi rokok lebih besar daripada kebutuhan lain. Rata-rata pengeluaran untuk rokok pada keluarga miskin adalah 17 kali lebih besar dari pengeluaran untuk daging, 15 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pengobatan, 9 kali lebih besar dari biaya pendidikan, 5 kali lebih besar dari pengeluaran susu dan telur, dan 2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk ikan.

Pada kesempatan yang sama, Abdillah Ahsan yang juga peneliti dari Lembaga Demografi FEUI mengatakan, salah satu yang menjadi alasan bagi keluarga miskin tetap merokok adalah mudahnya rokok didapat. Rokok itu barang yang legal, dapat dibeli di mana saja.

Padahal, telah menjadi pengetahuan umum bahwa merokok merusak kesehatan. Jika kesehatan terganggu, produktivitas pun akan turun. Keluarga miskin harus menanggung akibat yang lebih besar jika ada anggota keluarga sakit karena rokok.

“Itu jelas akan semakin memperparah keadaan ekonomi keluarga miskin,” kata Abdillah. Jelas bahwa keluarga miskin harus berpikir dua kali untuk tetap merokok karena keputusan untuk bertahan merokok membuat keluarga tetap miskin atau bahkan makin miskin. Boleh jadi, orang miskin memang dilarang merokok (Kompas).