Category Archives: rokok dan devisa

Waspadai Propaganda Industri Rokok

AP – Contoh grafis yang akan dipakai dalam kemasan rokok yang beredar di AS.
JAKARTA, KOMPAS.com – Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan, bahaya yang diakibatkan zat di dalam rokok telah dipropagandakan menjadi positif oleh industri rokok.

“Saat ini yang perlu kita lakukan adalah membatasi peredaran dan melarang melalui iklan rokok,” kata Imam usai acara peluncuran Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Instansi Muhammadiyah di Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (14/11/2011) kemarin.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Mengenai Kontrol Tembakau (FCTC).

Menurut Imam, sikap Indonesia tersebut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Padahal, di dalam kesepakatan FCTC terdapat aturan-aturan mengenai promosi dansponsorship rokok, lingkungan bebas asap rokok, perokok pasif, dan industri tembakau.

Beberapa di antara peraturan FCTC menyebutkan negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari bahaya rokok.

“Indonesia memiliki undang-undang dasar yang menyebutkan akan melindungi seluruh tumpah darahnya, tapi tidak mau melindungi dari bahaya rokok,” ujarnya.

Imam menggarisbawahi pelarangan iklan dan pembatasan distribusi tersebut bukan untuk mematikan industri rokok, namun melindungi warga negara yang belum cukup umur dan yang tidak mau merokok. “Industri rokok jangan khawatir, mereka akan tetap untung,” katanya.

“Masalahnya ada pada iklan-iklan rokok di Indonesia mencitrakan rokok sebagai sesuatu yang positif, pria punya selera, selera Indonesia, dan sebagainya. Citra tersebut rayuan yang sangat sukar ditolak,” katanya.

Karena itu, Imam berpendapat, “Tidak ada cara lain, iklan rokok harus `di-banned`(dilarang).”

Soal pembatasan distribusi, Imam mengatakan produk rokok tidak boleh dijual eceran dan hanya boleh dijual kepada orang dewasa menurut undang-undang, dan menyertakan label peringatan dalam bentuk gambar (graphic warning).

FCTC mensyaratkan graphic warning meliputi 50 persen dari ukuran bungkus rokok dan 174 negara telah menandatangani kesepakatan itu, termasuk Negeri Jiran Malaysia.

“Sedangkan industri rokok di Indonesia masih menawar 30 persen atau tidak sama sekali,” kata Imam.

Imam menilai, kondisi itu telah menunjukkan pengaruh industri rokok di dalam politik dan pemerintahan, bahkan media di Indonesia. “Karena media cetak maupun elektronik merupakan sarana beriklan yang paling efektif,” katanya.

Pasar baru yang disasar industri rokok kini adalah konsumen perempuan dengan pencitraan tren dan kemasan yang feminin. “Sekarang sudah ada produsen yang mengemas rokok dalam bungkus berbentuk lipstik,” ujar Imam.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada 2007 jumlah perokok perempuan hanya berkisar 1-2 persen, sekarang naik menjadi 6 persen dari total perokok di Indonesia.  Imam menilai jika jumlah perempuan perokok semakin bertambah, Indonesia akan mendapati generasi yang tidak sehat sejak di dalam kandungan atau kenaikan angka kematian bayi.

Wuih..Keluarga Miskin Bogor Belanja Rokok Rp 20 Miliar per Tahun

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Pengeluaran uang belanja keluarga miskin (gakin) Kota Bogor, untuk membeli rokok mencapai Rp 20 miliar per tahun. Data itu diperoleh dari Pemerintah Kota Bogor, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006.

Tahun 2006 jumlah penduduk kota Bogor 879.138 jiwa dengan jumlah gakin 41.398 kepala keluarga (KK). Sekitar 60 persen dari gakin tersebut yaitu 24.800 KK yang menghabiskan belanja untuk rokok.

Berdasarkan Susenas tahun 2006 pengeluaran belanja rokok gakin perbulannya adalah Rp 69 ribu – Rp 90 ribu. Artinya, dalam setahun, belanja rokok gakin Kota Bogor mencapai Rp 20.533.400.000

“Angka ini memang sangat mencengangkan, tidak berbeda jauh dengan angka tahun 2009. Tapi kita belum dapat mencontoh DKI Jakarta. Sementara jamkesmas bagi gakin masih ditanggung oleh Pemkot, ” kata Walikota Bogor, Diani Budiarto, Jumat (21/5).

Diani berharap Perda no 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa mencegah timbulnya perokok baru.

Berdasarkan hasil Suseda tahun 2002, Kota Bogor memiliki konsumsi rokok relatif tinggi di Jawa Barat. 22,51 persen perokok berusi di atas 10 tahun. Dari persentase tersebut, 68,5 persennya menghisap rokok tujuh hingga dua belas batang per harinya.

Sekitar 7,22 persen perokok mulai merokok di atas usia 10 tahun. Angka ini tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat.

Temuan survei pola belanja rumah tangga per bulan untuk kelompok 20 persen termiskin ternyata didapatkan hal-hal yang memprihatinkan, yaitu belanja rokok atau alkohol melebihi belanja pendidikan & kesehatan. Persentase belanja rokok dan alkohol gakin Kota Bogor adalah 6,9 persen.

Sedangkan, belanja untuk pendidikan 6,4 persen dan kesehatan hanya dua persen. Data itu membuktikan, masih banyak gakin yang belum sadar akan bahaya rokok, karena lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli rokok.

Angka ini juga yang ingin diminimalisir oleh Pemkot Bogor. “Perda no 12 tahun 2009 juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan berkurang uang belanja untuk rokok, rakyat bisa lebih sejahtera,” kata Diani.

Rokok Bukan Penyumbang Devisa Tapi Penyumbang Kerugian Negara

img
Ilustrasi (Foto: mirror.co.uk)

Jakarta, Selama ini rokok dibilang sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara padahal nyatanya rokok justru menyumbang kerugian terbesar negara. Kerugian yang ditimbulkan rokok bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga masalah moral dan finansial.

Menurut data Depkes tahun 2004, total biaya konsumsi atau pengeluaran untuk tembakau adalah Rp 127,4 triliun. Biaya itu sudah termasuk biaya kesehatan, pengobatan dan kematian akibat tembakau. Sementara itu penerimaan negara dari cukai tembakau adalah Rp 16,5 triliun.

“Artinya biaya pengeluaran untuk menangani masalah kesehatan akibat rokok lebih besar 7,5 kali lipat daripada penerimaan cukai rokok itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ini sudah dibodohi, sudah tahu rugi tapi tetap dipertahankan dan dikerjakan. Inilah cara berpikir orang-orang tertentu yang bodoh,” tutur kata Prof Farid A Moeloek, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dalam acara Peningkatan Cukai Rokok: Antara Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Prof Farid mengatakan, rokok adalah pintu gerbang menuju kemaksiatan, penurunan moral dan lost generation. “Tidak ada orang yang minum alkohol, terkena HIV, atau memakai narkoba tanpa merokok terlebih dahulu,” kata Prof Farid yang juga mantan menteri kesehatan ini.

“Menurut agama saja menghisap rokok adalah kegiatan yang mubazir atau makruh. Memang dilema, di satu sisi negara butuh uang tapi di sisi lain banyak yang dirugikan akibat rokok,” tambahnya.

Dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa nikotin adalah zat aditif, sama halnya dengan alkohol dan minuman keras. “Jadi rokok harusnya juga diperlakukan sama dengan narkoba. Artinya kalau narkotik tidak diiklankan, merokok juga harusnya tidak boleh. Masalah rokok juga harus ditangani secara spesial,” ujarnya.

Kenaikan cukai tembakau rokok sebesar 15 persen menurut Prof Farid dianggap tidak akan berpengaruh.
Pertama, karena rokok mengandung nikotin yang bersifat candu, jadi bagaimanapun juga orang akan terus mencari dan mencari rokok untuk memenuhi kebutuhannya.
Kedua, grafik elastisitas rokok bersifat inelastis, jadi kenaikan harga rokok tidak akan terlalu mengurangi konsumsi rokok.
Ketiga, pertambahan penduduk terus terjadi dan hal ini memungkinkan semakin banyak orang yang merokok.

Untuk itu solusinya adalah, perlu regulasi atau Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur ketat penggunaan rokok. Sebenarnya sudah banyak UU yang mengatur tentang rokok, misalnya UU Kesehatan No 36/2009, UU Penyiaran No 33/1999, UU Perlindungan Anak No 23/2002, UU Psikotropika No 5/1997 dan UU Cukai No 39/2007.

“Di situ ada aturannya nikotin harus dibagaimanakan. Tapi karena UU itu berjalan sendiri-sendiri maka tujuannya jadi tidak tercapai. Yang dibutuhkan hanya harmonisasi UU,” katanya.

Peningkatan cukai rokok juga menurut Prof Farid harus didistribusikan pada kegiatan-kegiatan untuk menangani sektor kesehatan. “Perokoklah yang membayar cukai tembakau sehingga sudah semestinya dana cukai dikembalikan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sumber: health.detik.com

Rokok, Pedang Bermata Dua: Kesehatan vs Uang

(inilah.com/Bayu Suta)

Rokok bagai pedang bermata dua. Dia dibutuhkan karena cukainya memberi pemasukan sangat besar bagi negara. Di sisi lain, kerugiannya dari aspek kesehatan, lebih besar dibanding pajak yang dihasilkan.

Dari sekitar 1,2 miliar perokok aktif di dunia, 800 juta di antaranya berada di negara sedang berkembang yang total penduduknya saat ini berkisar 1,3 miliar jiwa. Benua Asia, termasuk Indonesia, adalah pasar yang potensial bagi perkembangan industri rokok.

Dari rentang usia manapun, sebagian besar perokok di Indonesia termasuk kelompok miskin, yaitu 70% dari total penduduk atau sekitar 141 juta jiwa. Ini berarti 11% belanja orang miskin untuk beli rokok.

Bahkan, dua pertiga penerima bantuan langsung tunai (BLT) membeli sebatang rokok tiap hari. Jika dikalkulasi, angka belanja rokok masyarakat Indonesia tahun 1990 saja mencapai Rp100 triliun.

Sedangkan kerugian masyarakat akibat merokok yang tercatat tahun 1990 adalah sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian pemerintah atas pemakaian fasilitas pengobatan dan pelayanan kesehatan oleh perokok aktif yang menderita sakit akibat komplikasi merokok. Sangat kontras jika dibanding pendapatan pemerintah dari cukai rokok di tahun yang sama sebesar Rp2,6 triliun rupiah.

Kerugian yang diakibatkan rokok selalu lebih besar dibandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh, meskipun tingkat pendapatan dari cukai rokok terus ditingkatkan. Dari sisi pendapatan negara, cukai rokok memang mendominasi dengan angka 98%. Departemen Keuangan mencatat, kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan dalam negeri mencapai 4-5 %.

Tahun 2005, angkanya mencapai Rp32 triliun. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp37,062 triliun atau 5,81% dari total penerimaan dalam negeri yang Rp637,9 triliun. Sedangkan tahun 2007 sumbangan cukai rokok mencapai 5,94% atau Rp43 triliun dan dalam APBN 2008 ditargetkan pemasukan dari cukai rokok sebesar Rp44 triliun atau 5,63% dari total target penerimaan dalam negeri yang Rp 781,354 triliun.

Namun, di bidang kesehatan sendiri, tahun 1950 jumlah kematian akibat kebiasaan merokok di seluruh dunia mencapai 300.000 per tahunnya. Satu setengah dekade berikutnya, angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat atau berkisar 1 juta. Meningkat lagi menjadi 1,5 juta di tahun 1975 dan 3 juta kematian pada tahun 1990-an.

Dari 3 juta kematian ini, 2 juta terjadi di negara-negara maju dan sisanya di negara-negara berkembang. Pola progresivitas tersebut menyiratkan akan terjadi kematian akibat merokok yang lebih besar lagi yaitu sekitar 4,1 juta jiwa tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah selalu mengatakan belum mampu memenuhi anggaran kesehatan yang diwajibkan UU sebesar 15% dari APBN. Tahun 2006 anggaran kesehatan berjumlah Rp13,6 triliun rupiah, atau hanya 6,7% dari APBN. Anggaran untuk kesehatan orang miskin juga tidak kalah pelitnya, sama miskinnya bahkan dengan yang ditanggung. Pada tahun 2008 jumlah anggaran untuk orang miskin berjumlah kurang lebih Rp2,8 triliun, turun dibanding tahun 2007 yang Rp3 triliun lebih.

Padahal, melihat cukai rokok, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari pendapatan cukai rokok untuk asuransi kesehatan. Dana untuk menanggung asuransi kesehatan 220 juta penduduk Indonesia adalah Rp14 triliun. Kekurangannya bisa mengambil dana dari pajak rokok.

Kompleksitas masalah merokok dewasa ini, diperparah minimnya keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi masalah rokok. Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah rokok masih sangat sedikit dan tidak menunjukkan komitmen perbaikan kehidupan rakyat. Meski Peraturan Pemerintah No 81/1999 yang telah diperbaharui dengan PP No 38/2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, sudah diberlakukan, tetapi law enforcement-nya belum ada.

Terkait usulan RUU Pengendalian Dampak Tembakau, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah bisa digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365 jo 1366 KUH Perdata.

“Sejak diusulkan dua tahun lalu, ada 256 anggota DPR atau 41,7% dari total anggota yang menandatangani usulan pembuatan UU Pengendalian Dampak Tembakau. Jadi, sangat disesalkan jika DPR belum menjadikannya sebagai UU,” kata Tulus Abadi.

Kerangka kerja konvensi tentang pengendalian tembakau (framework convention of tobacco control, FCTC) telah diratifikasi negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia.

Hanya 5,2% penduduk dunia yang tidak terlindungi FCTC, dan Indonesia menyumbang 70 % dari total populasi yang tidak terlindungi itu,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Jantung Indonesia, Masino, mengatakan pemerintah harus membuat undang-undang untuk menertibkan iklan rokok. Pasalnya, iklan rokok di Indonesia dapat ditemui di sembarang tempat dan tidak tertata.

“Meski sudah diatur, masih sering terlihat tayangan iklan rokok pada jam dan tempat yang tidak semestinya,” paparnya. [INILAH.com]