Category Archives: ekonomi

Titus Bonai Tolak Bintangi Iklan Rokok Meski Dibayar Rp 10 M

img
Titus Bonai (Foto: Uyung-detikHealth)

Jakarta, Bintang sepakbola Indonesia yang tengah naik daun, Titus Bonai sangat anti terhadap rokok. Bukan cuma tidak doyan merokok, ia juga tak mau membintangi iklan rokok meski dibayar Rp 10 miliar.

“Puji Tuhan, akan saya tolak,” kata Tibo, panggilan akrabnya saat ditanyai apakah tetap menolak jika bayaran sebagai bintang iklan rokok mencapai Rp 10 miliar, dalam jumpa pers di Yayasan Jantung Indonesia, Cikini, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Tibo, bintang sepakbola kelahiran Papua 4 Maret 1989 ini mengaku memang berasal dari keluarga yang bebas rokok. Orangtuanya sejak dulu memang tidak merokok, sehingga ia merasa malu kalau dirinya sampai kecanduan rokok.

Sama seperti Tibo, bintang sepakbola Indonesia lainnya yakni Octovianus Maniani alias Octo juga sangat antirokok. Meski ornagtuanya sendiri adalah perokok, ia merasa tidak perlu ikut-ikutan karena tahu bahwa asapnya tidak baik untuk fisiknya sebagai atlet profesional.

“Bagi seorang atlet, air lebih penting untuk tubuh kita. Kalau rokok malah merusak. Jadi sama seperti Tibo, saya juga tidak merokok. Kalau iklan rokok, berapapun (honornya) akan saya tolak,” kata Octo.

Sementara itu, pengamat sosial Imam Prasodjo juga sependapat dengan kedua atlet muda berbakat yang sednag naik daun di Indonesia tersebut. Menurutnya, efek rokok sangat merusak generasi muda dan bahkan jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan teroris.

“Teroris hanya membunuh 1 dari 5 juta orang. Bunuh diri hanya menyumbang 1 kematian di antara 10 ribu orang. Kematian yang terkait dengan sepakbola, hanya 1 dari 25 ribu orang. Tapi rokok, bisa membunuh 1 dari 200 orang,” tegas Imam.

Mengenai sponsor rokok dalam event olahraga, sesepuh persepakbolaan Indonesia Arifin Panigoro mengaku optimistis pembinaan olahraga di Indonesia tetap bisa berjalan tanpa sponsor rokok. Menurutnya, perusahaan selain rokok juga banyak yang berminat menyeponsori.

“Bahkan selama ini banyak sponsor yang ingin masuk, tapi justru tidak jadi karena tidak mau disandingkan dengan iklan rokok,” kata Arifin tanpa menyebutkan dengan lebih detail jenis sponsor yang dimaksud.
(up/ir)

Waspadai Propaganda Industri Rokok

AP – Contoh grafis yang akan dipakai dalam kemasan rokok yang beredar di AS.
JAKARTA, KOMPAS.com – Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan, bahaya yang diakibatkan zat di dalam rokok telah dipropagandakan menjadi positif oleh industri rokok.

“Saat ini yang perlu kita lakukan adalah membatasi peredaran dan melarang melalui iklan rokok,” kata Imam usai acara peluncuran Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Instansi Muhammadiyah di Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (14/11/2011) kemarin.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Mengenai Kontrol Tembakau (FCTC).

Menurut Imam, sikap Indonesia tersebut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Padahal, di dalam kesepakatan FCTC terdapat aturan-aturan mengenai promosi dansponsorship rokok, lingkungan bebas asap rokok, perokok pasif, dan industri tembakau.

Beberapa di antara peraturan FCTC menyebutkan negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari bahaya rokok.

“Indonesia memiliki undang-undang dasar yang menyebutkan akan melindungi seluruh tumpah darahnya, tapi tidak mau melindungi dari bahaya rokok,” ujarnya.

Imam menggarisbawahi pelarangan iklan dan pembatasan distribusi tersebut bukan untuk mematikan industri rokok, namun melindungi warga negara yang belum cukup umur dan yang tidak mau merokok. “Industri rokok jangan khawatir, mereka akan tetap untung,” katanya.

“Masalahnya ada pada iklan-iklan rokok di Indonesia mencitrakan rokok sebagai sesuatu yang positif, pria punya selera, selera Indonesia, dan sebagainya. Citra tersebut rayuan yang sangat sukar ditolak,” katanya.

Karena itu, Imam berpendapat, “Tidak ada cara lain, iklan rokok harus `di-banned`(dilarang).”

Soal pembatasan distribusi, Imam mengatakan produk rokok tidak boleh dijual eceran dan hanya boleh dijual kepada orang dewasa menurut undang-undang, dan menyertakan label peringatan dalam bentuk gambar (graphic warning).

FCTC mensyaratkan graphic warning meliputi 50 persen dari ukuran bungkus rokok dan 174 negara telah menandatangani kesepakatan itu, termasuk Negeri Jiran Malaysia.

“Sedangkan industri rokok di Indonesia masih menawar 30 persen atau tidak sama sekali,” kata Imam.

Imam menilai, kondisi itu telah menunjukkan pengaruh industri rokok di dalam politik dan pemerintahan, bahkan media di Indonesia. “Karena media cetak maupun elektronik merupakan sarana beriklan yang paling efektif,” katanya.

Pasar baru yang disasar industri rokok kini adalah konsumen perempuan dengan pencitraan tren dan kemasan yang feminin. “Sekarang sudah ada produsen yang mengemas rokok dalam bungkus berbentuk lipstik,” ujar Imam.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada 2007 jumlah perokok perempuan hanya berkisar 1-2 persen, sekarang naik menjadi 6 persen dari total perokok di Indonesia.  Imam menilai jika jumlah perempuan perokok semakin bertambah, Indonesia akan mendapati generasi yang tidak sehat sejak di dalam kandungan atau kenaikan angka kematian bayi.

Franky Sahilatua Kena Kanker karena Pola Hidup

Franky Sahilatua

Franky Sahilatua kena kanker karena Pola Hidup

JAKARTA – Franky Sahilatua menderita kanker tulang sumsum belakang. Kata sahabat Franky, Glenn Fredly , penyakit itu datang menyerang gara-gara pola hidup Franky.

“Itu karena pola hidup dia. Apalagi dia perokok. Pola tidur yang tidak teratur benar-benar membuat dia drop kali ini,” ujar Glenn yang ditemui di acara penggalangan dana untuk Franky, di Bengkel Cafe, Jakarta, Kamis (12/8/2010) malam.

Glenn satu bulan yang lalu masih bertemu Franky. Dia melihat perut Franky sebelah kanan bengkak. “Waktu itu, saya suruh dia istirahat karena penyakitnya belum bisa dideteksi. Setelah dideteksi, ternyata kanker sumsum tulang belakang,” terang Glenn.

Walau sedang tergolek sakit, Franky masih sempat menasehati mantan suami Dewi Sandra itu untuk menjaga kesehatan.

“Dia memberikan energi yang luar biasa. Dia bilang kepada saya untuk menjaga kesehatan. Saya langsung terpukul dengan kata-kata itu. Buat saya, sosok beliau masih sangat dibutuhkan,” kata Glenn.

Dibutuhkan biaya Rp200 juta lebih untuk melakukan operasi terhadap Franky. Operasi tahap pertama sudah dilakukan dan masih tersisa 50 benjolan lagi di tulang belakangnya.

Gaya hidup merokok selain boros juga menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Jika anda adalah perokok, berhentilah sekarang sebelum terlambat.

Wuih..Keluarga Miskin Bogor Belanja Rokok Rp 20 Miliar per Tahun

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Pengeluaran uang belanja keluarga miskin (gakin) Kota Bogor, untuk membeli rokok mencapai Rp 20 miliar per tahun. Data itu diperoleh dari Pemerintah Kota Bogor, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006.

Tahun 2006 jumlah penduduk kota Bogor 879.138 jiwa dengan jumlah gakin 41.398 kepala keluarga (KK). Sekitar 60 persen dari gakin tersebut yaitu 24.800 KK yang menghabiskan belanja untuk rokok.

Berdasarkan Susenas tahun 2006 pengeluaran belanja rokok gakin perbulannya adalah Rp 69 ribu – Rp 90 ribu. Artinya, dalam setahun, belanja rokok gakin Kota Bogor mencapai Rp 20.533.400.000

“Angka ini memang sangat mencengangkan, tidak berbeda jauh dengan angka tahun 2009. Tapi kita belum dapat mencontoh DKI Jakarta. Sementara jamkesmas bagi gakin masih ditanggung oleh Pemkot, ” kata Walikota Bogor, Diani Budiarto, Jumat (21/5).

Diani berharap Perda no 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa mencegah timbulnya perokok baru.

Berdasarkan hasil Suseda tahun 2002, Kota Bogor memiliki konsumsi rokok relatif tinggi di Jawa Barat. 22,51 persen perokok berusi di atas 10 tahun. Dari persentase tersebut, 68,5 persennya menghisap rokok tujuh hingga dua belas batang per harinya.

Sekitar 7,22 persen perokok mulai merokok di atas usia 10 tahun. Angka ini tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat.

Temuan survei pola belanja rumah tangga per bulan untuk kelompok 20 persen termiskin ternyata didapatkan hal-hal yang memprihatinkan, yaitu belanja rokok atau alkohol melebihi belanja pendidikan & kesehatan. Persentase belanja rokok dan alkohol gakin Kota Bogor adalah 6,9 persen.

Sedangkan, belanja untuk pendidikan 6,4 persen dan kesehatan hanya dua persen. Data itu membuktikan, masih banyak gakin yang belum sadar akan bahaya rokok, karena lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli rokok.

Angka ini juga yang ingin diminimalisir oleh Pemkot Bogor. “Perda no 12 tahun 2009 juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan berkurang uang belanja untuk rokok, rakyat bisa lebih sejahtera,” kata Diani.

Rokok Bukan Penyumbang Devisa Tapi Penyumbang Kerugian Negara

img
Ilustrasi (Foto: mirror.co.uk)

Jakarta, Selama ini rokok dibilang sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara padahal nyatanya rokok justru menyumbang kerugian terbesar negara. Kerugian yang ditimbulkan rokok bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga masalah moral dan finansial.

Menurut data Depkes tahun 2004, total biaya konsumsi atau pengeluaran untuk tembakau adalah Rp 127,4 triliun. Biaya itu sudah termasuk biaya kesehatan, pengobatan dan kematian akibat tembakau. Sementara itu penerimaan negara dari cukai tembakau adalah Rp 16,5 triliun.

“Artinya biaya pengeluaran untuk menangani masalah kesehatan akibat rokok lebih besar 7,5 kali lipat daripada penerimaan cukai rokok itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ini sudah dibodohi, sudah tahu rugi tapi tetap dipertahankan dan dikerjakan. Inilah cara berpikir orang-orang tertentu yang bodoh,” tutur kata Prof Farid A Moeloek, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dalam acara Peningkatan Cukai Rokok: Antara Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Prof Farid mengatakan, rokok adalah pintu gerbang menuju kemaksiatan, penurunan moral dan lost generation. “Tidak ada orang yang minum alkohol, terkena HIV, atau memakai narkoba tanpa merokok terlebih dahulu,” kata Prof Farid yang juga mantan menteri kesehatan ini.

“Menurut agama saja menghisap rokok adalah kegiatan yang mubazir atau makruh. Memang dilema, di satu sisi negara butuh uang tapi di sisi lain banyak yang dirugikan akibat rokok,” tambahnya.

Dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa nikotin adalah zat aditif, sama halnya dengan alkohol dan minuman keras. “Jadi rokok harusnya juga diperlakukan sama dengan narkoba. Artinya kalau narkotik tidak diiklankan, merokok juga harusnya tidak boleh. Masalah rokok juga harus ditangani secara spesial,” ujarnya.

Kenaikan cukai tembakau rokok sebesar 15 persen menurut Prof Farid dianggap tidak akan berpengaruh.
Pertama, karena rokok mengandung nikotin yang bersifat candu, jadi bagaimanapun juga orang akan terus mencari dan mencari rokok untuk memenuhi kebutuhannya.
Kedua, grafik elastisitas rokok bersifat inelastis, jadi kenaikan harga rokok tidak akan terlalu mengurangi konsumsi rokok.
Ketiga, pertambahan penduduk terus terjadi dan hal ini memungkinkan semakin banyak orang yang merokok.

Untuk itu solusinya adalah, perlu regulasi atau Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur ketat penggunaan rokok. Sebenarnya sudah banyak UU yang mengatur tentang rokok, misalnya UU Kesehatan No 36/2009, UU Penyiaran No 33/1999, UU Perlindungan Anak No 23/2002, UU Psikotropika No 5/1997 dan UU Cukai No 39/2007.

“Di situ ada aturannya nikotin harus dibagaimanakan. Tapi karena UU itu berjalan sendiri-sendiri maka tujuannya jadi tidak tercapai. Yang dibutuhkan hanya harmonisasi UU,” katanya.

Peningkatan cukai rokok juga menurut Prof Farid harus didistribusikan pada kegiatan-kegiatan untuk menangani sektor kesehatan. “Perokoklah yang membayar cukai tembakau sehingga sudah semestinya dana cukai dikembalikan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sumber: health.detik.com

Rokok, Pedang Bermata Dua: Kesehatan vs Uang

(inilah.com/Bayu Suta)

Rokok bagai pedang bermata dua. Dia dibutuhkan karena cukainya memberi pemasukan sangat besar bagi negara. Di sisi lain, kerugiannya dari aspek kesehatan, lebih besar dibanding pajak yang dihasilkan.

Dari sekitar 1,2 miliar perokok aktif di dunia, 800 juta di antaranya berada di negara sedang berkembang yang total penduduknya saat ini berkisar 1,3 miliar jiwa. Benua Asia, termasuk Indonesia, adalah pasar yang potensial bagi perkembangan industri rokok.

Dari rentang usia manapun, sebagian besar perokok di Indonesia termasuk kelompok miskin, yaitu 70% dari total penduduk atau sekitar 141 juta jiwa. Ini berarti 11% belanja orang miskin untuk beli rokok.

Bahkan, dua pertiga penerima bantuan langsung tunai (BLT) membeli sebatang rokok tiap hari. Jika dikalkulasi, angka belanja rokok masyarakat Indonesia tahun 1990 saja mencapai Rp100 triliun.

Sedangkan kerugian masyarakat akibat merokok yang tercatat tahun 1990 adalah sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian pemerintah atas pemakaian fasilitas pengobatan dan pelayanan kesehatan oleh perokok aktif yang menderita sakit akibat komplikasi merokok. Sangat kontras jika dibanding pendapatan pemerintah dari cukai rokok di tahun yang sama sebesar Rp2,6 triliun rupiah.

Kerugian yang diakibatkan rokok selalu lebih besar dibandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh, meskipun tingkat pendapatan dari cukai rokok terus ditingkatkan. Dari sisi pendapatan negara, cukai rokok memang mendominasi dengan angka 98%. Departemen Keuangan mencatat, kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan dalam negeri mencapai 4-5 %.

Tahun 2005, angkanya mencapai Rp32 triliun. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp37,062 triliun atau 5,81% dari total penerimaan dalam negeri yang Rp637,9 triliun. Sedangkan tahun 2007 sumbangan cukai rokok mencapai 5,94% atau Rp43 triliun dan dalam APBN 2008 ditargetkan pemasukan dari cukai rokok sebesar Rp44 triliun atau 5,63% dari total target penerimaan dalam negeri yang Rp 781,354 triliun.

Namun, di bidang kesehatan sendiri, tahun 1950 jumlah kematian akibat kebiasaan merokok di seluruh dunia mencapai 300.000 per tahunnya. Satu setengah dekade berikutnya, angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat atau berkisar 1 juta. Meningkat lagi menjadi 1,5 juta di tahun 1975 dan 3 juta kematian pada tahun 1990-an.

Dari 3 juta kematian ini, 2 juta terjadi di negara-negara maju dan sisanya di negara-negara berkembang. Pola progresivitas tersebut menyiratkan akan terjadi kematian akibat merokok yang lebih besar lagi yaitu sekitar 4,1 juta jiwa tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah selalu mengatakan belum mampu memenuhi anggaran kesehatan yang diwajibkan UU sebesar 15% dari APBN. Tahun 2006 anggaran kesehatan berjumlah Rp13,6 triliun rupiah, atau hanya 6,7% dari APBN. Anggaran untuk kesehatan orang miskin juga tidak kalah pelitnya, sama miskinnya bahkan dengan yang ditanggung. Pada tahun 2008 jumlah anggaran untuk orang miskin berjumlah kurang lebih Rp2,8 triliun, turun dibanding tahun 2007 yang Rp3 triliun lebih.

Padahal, melihat cukai rokok, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari pendapatan cukai rokok untuk asuransi kesehatan. Dana untuk menanggung asuransi kesehatan 220 juta penduduk Indonesia adalah Rp14 triliun. Kekurangannya bisa mengambil dana dari pajak rokok.

Kompleksitas masalah merokok dewasa ini, diperparah minimnya keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi masalah rokok. Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah rokok masih sangat sedikit dan tidak menunjukkan komitmen perbaikan kehidupan rakyat. Meski Peraturan Pemerintah No 81/1999 yang telah diperbaharui dengan PP No 38/2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, sudah diberlakukan, tetapi law enforcement-nya belum ada.

Terkait usulan RUU Pengendalian Dampak Tembakau, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah bisa digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365 jo 1366 KUH Perdata.

“Sejak diusulkan dua tahun lalu, ada 256 anggota DPR atau 41,7% dari total anggota yang menandatangani usulan pembuatan UU Pengendalian Dampak Tembakau. Jadi, sangat disesalkan jika DPR belum menjadikannya sebagai UU,” kata Tulus Abadi.

Kerangka kerja konvensi tentang pengendalian tembakau (framework convention of tobacco control, FCTC) telah diratifikasi negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia.

Hanya 5,2% penduduk dunia yang tidak terlindungi FCTC, dan Indonesia menyumbang 70 % dari total populasi yang tidak terlindungi itu,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Jantung Indonesia, Masino, mengatakan pemerintah harus membuat undang-undang untuk menertibkan iklan rokok. Pasalnya, iklan rokok di Indonesia dapat ditemui di sembarang tempat dan tidak tertata.

“Meski sudah diatur, masih sering terlihat tayangan iklan rokok pada jam dan tempat yang tidak semestinya,” paparnya. [INILAH.com]

Belanja Rokok, Alkohol Masyarakat Bogor Lampaui Kesehatan, Pendidikan

Belanja Rokok, Alkohol Masyarakat Bogor Lampaui Kesehatan,  Pendidikan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dr Triwandha Elan menyatakan keprihatinannya bahwa biaya belanja untuk kebutuhan rokok masyarakat daerah itu justru lebih tinggi ketimbang untuk kesehatan dan pendidikan.

“Berdasarkan data Susenas (Survei Sensus Nasional), belanja rokok dan alkohol di Kota Bogor melebihi belanja untuk kesehatan dan pendidikan,” katanya di Bogor, Minggu.

Dikemukakannya bahwa untuk belanja rokok/alkohol mencapai 6,9 persen, sedangkan belanja untuk pendidikan 6,4 persen dan kesehatan hanya 2 persen.

“Sementara pengeluaran belanja rokok KK (kepala keluarga) miskin dari jumlah 41.349 KK miskin per tahunnya lebih dari Rp20 miliar,” katanya.

Ia juga menyodorkan data lain, yakni berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kota Bogor tahun 2007, jumlah perokok di Kota Bogor mencapai 29,6 persen dengan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari 8,89 persen.

Sedangkan berdasarkan hasil Surkesda (Survei Kesehatan Daerah) tahun 2004, dari hasil Surkesda disebutkan bahwa jumlah perokok laki-laki di rumah tangga mencapai 57 persen, sedangkan perokok wanita 47 persen di rumah tangga di Kota Bogor.

Populasi jumlah penduduk di Kota Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 905.132 jiwa atau hampir 1 juta jiwa.

Guna menekan turunnya jumlah perokok, katanya, sejauh ini Kota Bogor telah memiliki peraturan daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum pasal 14,15, dan pasal 16 yang mengatur KTR (kawasan tanpa rokok).

Dalam perda ini antara lain mengatur tentang pelarangan merokok di lingkungan lembaga pendidikan, kesehatan, tempat-tempat umum, tempat ibadah, arena bermain anak, tempat kegiatan belajar mengajar dan tempat kerja dan pelarangan merokok di dalam angkutan kota.

“Rencananya tahun ini Perda KTR akan dibuat khusus, yang tidak lagi digabungkan dengan Perda ketertiban umum,” katanya.

Sementara itu, cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Bogor Ahmad Fahir, MSi berpendapat bahwa deklarasi KTR di Kota Bogor yang telah dicanangkan unsur masyarakat dan pemerintah kota (Pemkot) Bogor akhir Mei 2009 hendaknya jangan berhenti pada kegiatan seremonial deklarasi formal saja.

“Pola deklarasi-deklarasi mengenai apapun yang bertujuan baik, seringkali kemudian berhenti pada sebatas deklarasi itu sendiri.

Nah…apakah deklarasi KTR di Kota Bogor bisa menjadi aksi berkesinambungan, itulah tantangan dan ujiannya agar tidak seperti kebiasaan deklarasi yang ada,” katanya.

Deklarasi KTR telah dilakukan oleh ratusan unsur masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi yang dilakukan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru`yat, Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Hj Fauziah Diani Budiarto.

Mereka membubuhkan tanda tangan pada papan berukuran 1 x 1 meter persegi. Dalam deklarasi antara lain disebutkan bahwa perwakilan masyarakat bertekad untuk menegakkan kawasan tanpa rokok di Kota Bogor.

Menurut Ahmad Fahir, mengapa komitmen deklarasi KTR itu perlu “dikawal” agar tidak terjebak pada pola deklarasi yang ada, karena berdasarkan temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan seksi promosi kesehatan Dinkes Kota Bogor, ternyata penerapan KTR seperti yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum di lingkup kantor pemerintah saja masih ditemukan pelanggaran.

Ia merujuk pada Sidak yang dilakukan Kepala Seksi Promosi Dinkes Kota Bogor drg Yunita bersama empat anggota tim, ke kantor Kecamatan Bogor Timur, ditemukan beberapa pegawai kecamatan yang sedang merokok di ruang kerjanya.

“Itu sebabnya bahwa tantangan ke depan, terlebih setelah ada deklarasi membutuhkan komitmen sungguh-sungguh,” kata pria yang baru menyelesaikan studi strata 2 (S2) Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru`yat sendiri sepakat bahwa dideklarasikannya KTR yang dilakukan berbagai unsur masyarakat itu tidak hanya sebatas deklarasi, tapi bisa diwujudkan di lingkungan masyarakat di seluruh wilayah Kota Bogor (ANTARA News).

Orang Miskin Dilarang Merokok!

MEROKOK tak mengenal kasta. Perokok dapat berasal dari kalangan eksekutif sampai pengangguran. Sering kita lihat

juga seorang pemulung, tukang becak, atau para pekerja kasar lainnya yang santai mengisap rokok.

Rokok yang dihabiskan sehari-hari ternyata bukan dalam jumlah yang sedikit. Bahkan, tak sedikit yang rela mengorbankan penghasilannya demi kenikmatan sesaat mengisap asap tersebut.

“Tiap hari saya menghabiskan tiga bungkus rokok. Penghasilan saya seharinya itu sekitar Rp 50.000. Setengah penghasilan itu buat rokok,” kata Subardi, seorang supir Kopaja berbagi pengalamannya.

Ia mengaku, penghasilannya saat ini sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, untuk melepaskan diri dari rokok berat karena sudah dilakukannya sejak 30 tahun lalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia, ditemukan fakta bahwa keluarga miskin memang menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk memenuhi kebutuhan akan tembakau dan sirih.

“Jika keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga kaya, akan terlihat pengeluaran rumah tangga perokok termiskin terhadap tembakau dan sirih lebih tinggi yaitu 9,3 persen dan keluarga kaya hanya mengeluarkan 6,8 persen,” papar Ayke Soraya Kiting, peneliti dari Lembaga Demografi FEUI dalam jumpa pers yang membahas beban konsumsi rokok bagi kelurga termiskin di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada keluarga miskin, rokok menempati urutan kedua konsumsi terbesar setelah padi-padian, sedangkan pada keluarga kaya pada urutan keenam. Ia mengatakan, setengah keluarga miskin di Indonesia mempunyai pengeluaran untuk merokok.

“Pada tahun 2005, empat dari sepuluh rumah tangga miskin mengonsumsi rokok. Lalu pada tahun 2006, angka tersebut meningkat menjadi 5 dari 10 rumah tangga miskin mengonsumsi rokok,” terang Ayke.

Konsumsi rokok lebih besar daripada kebutuhan lain. Rata-rata pengeluaran untuk rokok pada keluarga miskin adalah 17 kali lebih besar dari pengeluaran untuk daging, 15 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pengobatan, 9 kali lebih besar dari biaya pendidikan, 5 kali lebih besar dari pengeluaran susu dan telur, dan 2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk ikan.

Pada kesempatan yang sama, Abdillah Ahsan yang juga peneliti dari Lembaga Demografi FEUI mengatakan, salah satu yang menjadi alasan bagi keluarga miskin tetap merokok adalah mudahnya rokok didapat. Rokok itu barang yang legal, dapat dibeli di mana saja.

Padahal, telah menjadi pengetahuan umum bahwa merokok merusak kesehatan. Jika kesehatan terganggu, produktivitas pun akan turun. Keluarga miskin harus menanggung akibat yang lebih besar jika ada anggota keluarga sakit karena rokok.

“Itu jelas akan semakin memperparah keadaan ekonomi keluarga miskin,” kata Abdillah. Jelas bahwa keluarga miskin harus berpikir dua kali untuk tetap merokok karena keputusan untuk bertahan merokok membuat keluarga tetap miskin atau bahkan makin miskin. Boleh jadi, orang miskin memang dilarang merokok (Kompas).

Setiap Hari 1.000 WNI Meninggal Akibat Rokok

Indonesia hingga kini masih berada di peringkat tiga sebagai negara dengan penduduk terbanyak mengonsumsi rokok setelah China dan India.

Menurut peneliti dari Pusat Kajian Bioetik dan Perilaku Kesehatan Fakultas Kedokteran (FK) UGM Yayi Suryo Prabandari, kondisi tersebut sama dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang terserang TBC.

“Indonesia masih tinggi di urutan ke tiga setelah China dan India. Ini sama halnya dengan posisi masyarakat Indonesia yang terserang TBC,” kata Yayi di FK UGM, Jumat (29/5/2009).

Yayi Suryo menambahkan sebagaimana hasil survei dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini maka setiap harinya di Indonesia diperkirakan 1.172 orang tewas akibat tembakau khususnya rokok ini.

Dari jumlah itu memang masih didominasi kaum pria yang mencapai 67 persen dan perempuan sekira 5 persen. Namun demikian saat ini telah ada tren peningkatan jumlah remaja terutama kaum putri yang merokok hingga 30 persen.

Sementara itu menurut peneliti lainnya Prof Sunarto, hingga sekarang di kawasan Asia Pasifik, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum menerapkan Konvensi soal pemakaian tembakau dalam Framework on Tobaco Control (FCTC) yang telah ditandatangani 160 negara. Padahal dalam konvensi itu diatur secara ketat pemakaian tembakau untuk rokok seperti produksi, iklan dan penggunanya.

“Dalam konvensi itu ketat diatur bagaiamana produksi rokok diturunkan, iklan rokok dihapus, anak-anak dilarang merokok hingga pemakaian kawasan rokok,” kata Sunarto.

Dalam kesempatan tadi Sunarto juga mendesak agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang telah ditempuh oleh beberapa negara dalam iklan rokok. Di sejumlah negara seperti Thailand, pada setiap bungkus rokok selain ditulis bahaya merokok juga disertai gambar korban bahaya merokok sehingga lambat laun akan mengurangi jumlah perokok.

“Dari beberapa survei hal itu juga berpengaruh terhadap tingkat pengguna merokok yang turun jika disertai gambar korban perokok,” tutur Sunarto. (Satria Nugraha/Trijaya/ful – okezone)

Apakah Betul Rokok Tambah Kas Negara?

Tidak benar jika ada opini yang mengatakan negara kita akan rugi jika pabrik rokok ditutup, karena menyumbang 50-54 triliun ke kas negara. “Memang pemasukannya segitu tetapi pengeluaran negara dan masyarakat karena rokok sebesar 5-7 kalinya,” kata Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Farid Anfasa Moeluk mengutip hasil studi Bapenas seusai Talkshow Klinik di Kedai Tempo Jakarta (2/6).

Dengan kata lain, lanjutnya, kita untung 50 triliun tapi rugi 250 triliun. “Masyarakat kita cenderung melihat persoalan per kasus, tidak general. Sehingga, yang kita lihat angka keuntungannya tapi kurang melihat kerugian,” kata Farid Lalu ia menambahkan, yang termasuk pengeluaran negara dan masyarakat akibat rokok itu seperti biaya berobat, rumah sakit, anak tidak sekolah, dan pemakaman.

“Kenapa pemakaman? Ternyata, menurut Farid, 22 persen dari seluruh kematian di Indonesia disebabkan rokok. “Bentuk penyakitnya bisa serangan jantung, stroke, kanker paru, kanker payudaran atau kanker serviks,” pungkas Farid (Kompas).