Rokok, Pedang Bermata Dua: Kesehatan vs Uang


(inilah.com/Bayu Suta)

Rokok bagai pedang bermata dua. Dia dibutuhkan karena cukainya memberi pemasukan sangat besar bagi negara. Di sisi lain, kerugiannya dari aspek kesehatan, lebih besar dibanding pajak yang dihasilkan.

Dari sekitar 1,2 miliar perokok aktif di dunia, 800 juta di antaranya berada di negara sedang berkembang yang total penduduknya saat ini berkisar 1,3 miliar jiwa. Benua Asia, termasuk Indonesia, adalah pasar yang potensial bagi perkembangan industri rokok.

Dari rentang usia manapun, sebagian besar perokok di Indonesia termasuk kelompok miskin, yaitu 70% dari total penduduk atau sekitar 141 juta jiwa. Ini berarti 11% belanja orang miskin untuk beli rokok.

Bahkan, dua pertiga penerima bantuan langsung tunai (BLT) membeli sebatang rokok tiap hari. Jika dikalkulasi, angka belanja rokok masyarakat Indonesia tahun 1990 saja mencapai Rp100 triliun.

Sedangkan kerugian masyarakat akibat merokok yang tercatat tahun 1990 adalah sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian pemerintah atas pemakaian fasilitas pengobatan dan pelayanan kesehatan oleh perokok aktif yang menderita sakit akibat komplikasi merokok. Sangat kontras jika dibanding pendapatan pemerintah dari cukai rokok di tahun yang sama sebesar Rp2,6 triliun rupiah.

Kerugian yang diakibatkan rokok selalu lebih besar dibandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh, meskipun tingkat pendapatan dari cukai rokok terus ditingkatkan. Dari sisi pendapatan negara, cukai rokok memang mendominasi dengan angka 98%. Departemen Keuangan mencatat, kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan dalam negeri mencapai 4-5 %.

Tahun 2005, angkanya mencapai Rp32 triliun. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp37,062 triliun atau 5,81% dari total penerimaan dalam negeri yang Rp637,9 triliun. Sedangkan tahun 2007 sumbangan cukai rokok mencapai 5,94% atau Rp43 triliun dan dalam APBN 2008 ditargetkan pemasukan dari cukai rokok sebesar Rp44 triliun atau 5,63% dari total target penerimaan dalam negeri yang Rp 781,354 triliun.

Namun, di bidang kesehatan sendiri, tahun 1950 jumlah kematian akibat kebiasaan merokok di seluruh dunia mencapai 300.000 per tahunnya. Satu setengah dekade berikutnya, angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat atau berkisar 1 juta. Meningkat lagi menjadi 1,5 juta di tahun 1975 dan 3 juta kematian pada tahun 1990-an.

Dari 3 juta kematian ini, 2 juta terjadi di negara-negara maju dan sisanya di negara-negara berkembang. Pola progresivitas tersebut menyiratkan akan terjadi kematian akibat merokok yang lebih besar lagi yaitu sekitar 4,1 juta jiwa tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah selalu mengatakan belum mampu memenuhi anggaran kesehatan yang diwajibkan UU sebesar 15% dari APBN. Tahun 2006 anggaran kesehatan berjumlah Rp13,6 triliun rupiah, atau hanya 6,7% dari APBN. Anggaran untuk kesehatan orang miskin juga tidak kalah pelitnya, sama miskinnya bahkan dengan yang ditanggung. Pada tahun 2008 jumlah anggaran untuk orang miskin berjumlah kurang lebih Rp2,8 triliun, turun dibanding tahun 2007 yang Rp3 triliun lebih.

Padahal, melihat cukai rokok, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari pendapatan cukai rokok untuk asuransi kesehatan. Dana untuk menanggung asuransi kesehatan 220 juta penduduk Indonesia adalah Rp14 triliun. Kekurangannya bisa mengambil dana dari pajak rokok.

Kompleksitas masalah merokok dewasa ini, diperparah minimnya keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi masalah rokok. Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah rokok masih sangat sedikit dan tidak menunjukkan komitmen perbaikan kehidupan rakyat. Meski Peraturan Pemerintah No 81/1999 yang telah diperbaharui dengan PP No 38/2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, sudah diberlakukan, tetapi law enforcement-nya belum ada.

Terkait usulan RUU Pengendalian Dampak Tembakau, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah bisa digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365 jo 1366 KUH Perdata.

“Sejak diusulkan dua tahun lalu, ada 256 anggota DPR atau 41,7% dari total anggota yang menandatangani usulan pembuatan UU Pengendalian Dampak Tembakau. Jadi, sangat disesalkan jika DPR belum menjadikannya sebagai UU,” kata Tulus Abadi.

Kerangka kerja konvensi tentang pengendalian tembakau (framework convention of tobacco control, FCTC) telah diratifikasi negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia.

Hanya 5,2% penduduk dunia yang tidak terlindungi FCTC, dan Indonesia menyumbang 70 % dari total populasi yang tidak terlindungi itu,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Jantung Indonesia, Masino, mengatakan pemerintah harus membuat undang-undang untuk menertibkan iklan rokok. Pasalnya, iklan rokok di Indonesia dapat ditemui di sembarang tempat dan tidak tertata.

“Meski sudah diatur, masih sering terlihat tayangan iklan rokok pada jam dan tempat yang tidak semestinya,” paparnya. [INILAH.com]

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: